Anggota DPD RI Nilai Pilkada Desember 2020 Sangat Dipaksakan

Anggota DPR RI, Abdul Rachman Thaha. (Ist)

Jakarta, PANRITA.News – DPR RI Komisi II bersama pemerintah dalam hal ini Mendagri menyetujui Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI berdasarkan saran, usulan dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 melalui surat tugas ketua gugus Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menilai bahwa Pilkada tersebut terkesan dipaksakan di tengah Pandemi Covid-19.

“Saya menganggap bahwa sangat berani untuk memaksakan pilkada tersebut dilaksanakan di tahun ini, karena kita saja dan bahkan Gugus tidak tahu menahu kapan Covid -19 ini berakhir. Jadi saya pikir jangan menganggap bahwa di Desember itu ada jaminan bahwa virus ini sudah berakhir,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).

Menurut Abdul Rachman Thaha, jika dalam situasi kondisi pandemi dan Pilkada tetap mau dilaksanakan, maka yang kasihan tentu masyarakat karena tidak ada ada jaminan buat masyarakat itu nantinya akan aman virus ini.

Apalagi kata ART, kita ketahui bahwa pilkada  punya tahapan-tahapan seperti sosialisasi kandidat yang pastinya mengharuskan adanya pertemuan-pertemuan dilakukan dengan masyarakat, belum lagi tahapan kampanye dan lain sebagainya.

“Saya pikir, janganlah terlalu memaksakan untuk dilakukan pilkada dulu. Lebih baik diundur saja ke tahun 2021 sambil melihat situasi dan kondisi virus covid-19 ini,” ujarnya.

‘Walaupun didesain sedemikian rupa tata pelakasanaan pilkada ini, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada jaminan buat masyarakat untuk aman dari Covid-19 ini, jangan lagi korban nyawa warga kita, kita sudah susah dari segi perekonomian rakyat kita, apalagi KPU RI mau mengusulkan tambahan dana untuk pembeliaan APD sebanyak 500 Milyar ini kan sudah keterlaluan mubasirnya anggaran digunakan, menjerit rakyat ini,” lanjut ART.

Olehnya itu, Senator asal Sulawesi Tengah meninta agar pemerintah dan semua pihak agar lebih dulu fokus dalam penanganan virus covid-19 ini. “Kasihan rakyat kita ini semua teriak dari segi kehidupan mereka, kami ini yang paham dilapangan, kami yang setiap saat berhadapan sama masyarakat, gaji kami pun habis buat rakyat, kita ini lagi dilanda musibah yang besar, jadi mohon kita fokus dulu menyelesaikan wabah ini,” imbunya.

Selain itu, ART mengganggap jika Pilkada tetap dipaksakan digelar maka menurutnya para incumbent yang ingin maju kembali periode berikutnya sangat mungkin akan memanfaatkan situasi bantuan Covid-19 ini ke masyarakat, dan sangat rawan terjadi Money Politik karena situasi ekonomi rakyat yang lagi terpuruk.

“Jadi pemerintah dalam hal ini Mendagri, Jangan selalu mengatakan menjamin kedaulatan rakyat, yang jadi pertanyaan saya siapa mau menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat disaat situasi virus ini pilkada di laksanakan,” tegasnya.

‘Jadi untuk Plt Dirjen politik dan pemerintahan umum, jangan menganggap bahwa ini tantangan khusus anda mau mencoba-coba memaksakan dalam kondisi wabah ini, apa anda mau buat sejarah demokrasi kematian massal? Saya sebagai Anggota DPD RI komite I mitra dari pada mendagri sangat sesali jika ini dipaksakan untuk dilaksanakan, kita tunda dululah melihat situasi dan kondisi wabah ini baru pemerintah bersikap,” tutup ART.

Tinggalkan Komentar