Memperkuat Kewenangan DPD RI adalah Jawaban Sistem Perwakilan Indonesia

Memperkuat Kewenangan DPD RI adalah Jawaban Sistem Perwakilan Indonesia

Azwar Thaha | Mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar

Lahirnya lembaga DPD RI merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, pada amandemen ke 3 (tiga) UUD pada tahun 2001 merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya.

Keberadaan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagai representatif daerah ditingkat nasional disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mempertegas bangunan system perwakilan Indonesia. Keberadaan DPR dan DPD secara formal memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan menganut system bicameral. Namun, keberadaan MPR yang secara structural organisasi memayungi kedua lembaga tersebut menjadi lembaga parlemen terlihat berbentuk trikameral. Celakanya, dengan peran legislasi yang begitu besar di tangan DPR.

Secara politis Parelemen Indonesia bersifat unicameral. Ketidakjelasan ini harus segera dibongkar. Memperkuat kewenangan DPD adalah pilihan logis untuk segera keluar dari ketidakjelasan ini. Memperkuat kewenangan DPD secara otomatis berarti mendorong system parlemen kita kearah bikameralisme murni.

Dalam cabang kekuasaan legislative ada tiga lembaga yang dipayungi yaitu MPR, DPR dan DPD, serta Fungsi Utama cabang kekuasaan legislative yaitu Legislasi, pengawasan Serta anggaran. Terkhusus kedua lembaga Negara yaitu DPR dan DPD dalam himpun legislative seharusnya menjalankan ketiga fungsi utama tersebut sehingga system perwakilan Indonesia menjadi efektif.

Realita kedudukan fungsi/kewenangan lembaga DPD dalam UUD 1945 pada pasal 22D masih sangat lemah, belum mencermikan system perwakilan yang efektif. untuk memperkuat fungsi/kewenangan DPD dalam system perwakilan Indonesia seharusnya dilakukan amandemen ke 5 UUD 1945 dengan merubah serta menambah point pasal sebagai berikut :

  1. Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas, menetapkan, serta memutuskan Rancangan Undang-Undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama.
  3. Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pajak, pendidikan dan agama.

Dengan demikian ketiga point pasal di atas dapat menciptakan chek end balences fungsi/kewenangan antar lembaga legislative.

Dalam Negara demokrasi yang menganut system desentralisasi seharusnya sistem dua kamar dalam perlemen Indonesia harus kuat agar tujuan desentralisasi yang sangat luas dapat tercapai. Penerapkan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut seperti sebagian besar Negara demokrasi di dunia konsisten dengan fungsi legislasi yang sama (balances) antara dua kamar parlemen.

Perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam hal legislasi diparlemen menjadi sesuatu yang bersifat urgen dan mendesak untuk dilakukan. fungsi legislasi perlemen seharusnya mewakili 2 (dua) perwakilan yaitu perwakilan partai politik yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perwakilan daerah/kewilayahan yang akan duduk di Dewan Perwakilan Dearah (DPD).

Apabila dua kamar tersebut mempunyai kewenangan legislasi yang sama maka system perlemen bicameral pun akan terjadi dengan baik.

Memperkuat kewenangan DPD merupakan bentuk kemajuan daerah/wilayah sehingga kepentingan daerah dapat terakomodir sesuai kebutuhan daerah yang diwakilinya.

Oleh karena itu, perubahan memperkuat kedudukan fungsi/kewenangan DPD harus segera dilaksanakan melalui amandemen UUD, revisi UUMD3 serta konvensi ketatanegaraan yang bersifat (Agreement) kesepakatan.

Oleh: Azwar Thaha
Mahasiswa Pascasarjana UMI

Tinggalkan Komentar