Milenial dan Kebisingan ‘Surat Pernyataan’ di Lini Masa

Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Tahun 2018. (Foto: Ist.)

Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Tahun 2018. (Foto: Ist.)

Milenial bersama gawai pintarnya memang berjiwa manusiawi. Hanya kalimat tersebut yang berdetak di saraf pikiranku saat setelah menyaksikan kumpulan-kumpulan kabar yang terangkum dalam apa yang kita sebut sebagai story di akun sosial media. Selain daripada perihal kabar gembira terpilih dan dilantiknya salah seorang guru besar sebagai rektor baru di kampus peradaban mengerumuni beranda sosial media, juga beberapa kabar lainnya yang masih berada di bawah ranah yang sama, salah satunya hasil tangkapan kamera yang menampilkan keterangan mengenai Surat Pernyataan yang harus ditandatangani oleh para mahasiswa baru tersebar di beberapa story atau beranda akun sosial media.

Surat pernyataan berisikan tiga poin penting yang harus disepakati oleh para mahasiswa baru yang diperolehnya saat melakukan prosesi pendaftaran ulang, dari ketiga poin tersebut ada satu poin yang dilingkari di setiap story yang tersebar. Isi dari poin yang dibubuhkan tanda sebagai penekanan sorotan dari para awak media, “Menerima keputusan pimpinan UIN Alauddin Makassar terkait dengan besaran UKT yang akan saya bayar selama menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan tidak akan meminta ataupun menuntut perubahan besaran UKT”.

Terlihat dari beberapa story terkait surat pernyataan tersebut yang dalam kurun waktu tiga jam memadati linimasa atau beranda akun sosial media. Dari beberapa akun sosial media, Whatsapp menduduki peringkat pertama persebaran berita tersebut sesuai versi penulis. Mengamati persebaran informasi tersebut, terlihat beberapa pengguna akun selain daripada menyebarkan berita mengenai surat pernyataan tersebut yang juga dilengkapi dengan bubuhan tanda penekanan pada poin yang dimaksud, tambahan caption juga tidak ketinggalan. Beberapa mengunggahnya melalui story Whatsapp dengan tambahan caption yang mengisyaratkan sebuah “duka”, ada yang secara agresif melontarkan kritikannya beserta kejengkelan dan amarahnya namun adapula yang memilih metode satire. Inilah kebebasan awak media dengan dunianya.

Milenial yang Manusiawi

Sebelum melanjutkan pembahasan terkait poin yang sempat menggegerkan beberapa pemilik akun sosial media waktu lalu, kiranya perlu sedikit mengulas tentang kalimat pembuka tulisan ini yakni “milineal bersama gawai pintarnya memang berjiwa manusiawi”. Meskipun sebenarnya bukan hanya generasi milineal yang berjiwa manusiawi, semua generasi bahkan seperti itu namun yang paling manusiawi kebanyakan di khazanah permediaan dewasa ini adalah para generasi milineal. Bermodalkan teknik monumental ala generasi milineal yakni Baca Langsung Repost (BLR) atau Screenshot Langsung Repost (SLR), segala polemik seantero media mampu dijangkau dan saat itulah apa yang dikategorikan generasi milineal berjiwa manusiawi bekerja. Contoh nyatanya, salah satu daerah tengah dilanda bencana alam dan secara spontan pamflet berkonten permohonan donasi mewarnai peradaban media, tidak lain dan tidak bukan yang menjadi salah satu aktor persebarannya adalah para kaum milineal, yang punya jagat media sepotong.

Pada dasarnya, milineal sangatlah manusiawi dari segi cara mereka meneruskan informasi ke segala penjuru namun apakah perasaan manusiawi itu juga terinternalisasi dalam diri mereka untuk mengubah sebuah kondisi atau hanya sekedar menjalankan konstruksi kehidupan milineal yang identik dengan pandangan melihat sesuatu dengan mengedepankan perasaan yang tinggi dan emosi? Nampaknya pertanyaan yang mengandung “Yes/No Question” tersebut di atas mengharuskan kita menjawabnya dengan model “WH Question” dengan sebuah redaksi yang kira seperti ini, “semoga saja mereka manusiawi dalam pikiran maupun tindakan”. Meskipun kata tanya “apakah” membutuhkan jawaban ya/tidak namun dalam kasus ini kita kembalikan ke pribadi mereka masing-masing dan tetap berharap semoga kemanusiaan yang kita perjuangkan senantiasa berada dalam koridor yang manusiawi.

Telaah Kritis terhadap Surat Pernyataan Mahasiswa Baru

Selanjutnya, menyoal tentang poin ketiga dari surat pernyataan yang diterima oleh para mahasiswa baru 2019 yang kemudian harus dibubuhi tanda tangan oleh mereka di atas materai 6000 sebagai wujud legalitas hukum suatu perkara. Ingin rasanya berhenti dan merenung sejenak sembari bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana mekanisme penegakan hukum kita? Mungkinkah pelanggaran dari sebuah bubuhan tanda tangan di atas materai 6000 mampu ditindaklanjuti seadil-adilnya? Bukankah banyak fenomena yang terjadi dan menampilkan kecacatan dalam prosesi penegakan hukum? Apalah daya selembar materai 6000 di hadapan relasi kuasa? Rasanya tak perlu merunutkan satu per satu peristiwa di sekeling kita yang hambar akan penegakan hukum. Kalaupun diminta untuk menunjukkan salah satu peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap produk hukum, mungkin poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut bisa dikategorikan seperti demikian. Alasannya?

Seperti kita ketahui bersama bahwa proses pergantian mekanisme pembayaran uang kuliah dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) menjadi UKT-BKT di beberapa PTN tentu memiliki landasan hukum yang jelas. Seperti misalnya dalam penerapan sistem UKT-BKT yang memiliki dasar hukum setidaknya yang termaktub dalam UU tentang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 atau akrab kita sapa UUPT, pada Bab V Pendanaan dan Pembiayaan Pasal 85 ayat 2 yang berbunyi, “Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Permenristekdikti No. 39 tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pasal 3 Ayat 1, “UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi: a. Mahasiswa; b. Orang tua mahasiswa; c. Pihak lain yang membiayainya.”. Sementara pada KMA No. 211 tahun 2018 tentang UKT dan BKT diktum ketiga, “UKT terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”.

Pada paragraf sebelumnya, kita bisa simak beberapa kalimat yang bercetak miring+tebal yang memiliki konten yang sama meskipun redaksi yang berbeda-beda serta berasal dari tiga produk hukum yang mengikat sistem UKT-BKT. Merefleksikan kembali isi daripada surat pernyataan yang sempat viral di beranda sosial media para kaum milineal, tepatnya pada poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut yang berbunyi, “Menerima keputusan pimpinan UIN Alauddin Makassar terkait dengan besaran UKT yang akan saya bayar selama menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan tidak akan meminta ataupun menuntut perubahan besaran UKT”. Kita bisa lihat isi poin ketiga pada kalimat terakhir, “…….dan tidak akan meminta ataupun menuntut perubahan besaran UKT”. Sesuai analisa pribadi yang berangkat dari dasar pemikiran penerapan UKT-BKT, pada kalimat terakhir tersebut memang ada sesuatu yang mengganjal sekaligus menggelitik. Jikalaupun hal demikian terjadi maka esensi daripada UKT-BKT berdasarkan kemampuan ekonomi secara tidak langsung telah mengalami keburaman makna.

Mengurai benang masalah dari poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut berdasarkan penelaahan terhadap produk-produk hukum terkait UKT-BKT maka dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut melenceng daripada barometer penerapan sistem UKT-BKT. Berbicara tentang kemampuan ekonomi, tentunya hal demikian bersifat tentatif artinya masih dapat mengalami perubahan sementara poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut sesuai analisa representasi makna, secara gamblang UKT dalam konteks tersebut tidak merujuk kepada asa dari penerapan sistem UKT yang sebenarnya yakni pembayaran yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dengan kata lain UKT dalam poin ketiga tersebut dipahami sebagai sesuatu yang ‘dipatenkan’, kelompok UKT yang harus dibayarkan mulai dari saat dinyatakan lulus dalam ujian masuk sampai menyelesaikan studi (UKT seumur hidup di kampus). Namun kenyataannya, kelompok UKT bukan merupakan sesuatu yang sifatnya tidak dapat berubah lagi. Hal demikian dapat dibuktikan dengan beberapa aturan tertentu perihal UKT itu sendiri.

Selain itu, poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut juga dinilai melenceng dari hasil rapat yang diadakan pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh pimpinan kampus yang menghasilkan sebuah keputusan tentang peninjauan ulang UKT melalui Keputusan Rektor No. 315 tahun 2018. Lahirnya keputusan tersebut secara otomatis menggambarkan keberadaan kategori UKT yang diperoleh oleh mahasiswa bukan sesuatu yang sifatnya tetap melainkan sesuatu yang dapat berubah seiring berubahnya kemampuan ekonomi mahasiswa. Sampai di sini, mungkin kita bisa sedikit menelaah fenomena tersebut dan perlu diketahui niatan tulisan ini tidak hadir untuk menghukum suatu pihak atau menggurui melainkan memberikan sedikit gambaran sesuai analisa pribadi dan kalaupun terdapat pandangan lain melihat fenomena tersebut maka perlu kiranya duduk perkara dengan mengedepankan akal budi, rasionalitas dan temuan-temuan di lapangan. Ucapan terima kasih kepada para milineal yang manusiawi karena berkatnya dengan gawainya, kita bisa menelaah berita dan informasi dalam kenyataan yang kerap teracuhkan oleh sepasang mata.

Tulisan ini selalu membuka diri untuk berdiskusi, barangkali dalam pendiskusian kita tidak hanya membahas perihal poin ketiga dari surat pernyataan tersebut melainkan perihal biaya tes kesehatan pun yang selama ini dirasakan oleh para mahasiswa baru dan mungkin saja kita belum menemukan titik terang pada fenomena tersebut apalagi jika membahas UKT-BKT serta melibatkan perihal biaya tes kesehatan, UKT semester 9 ke atas dan masih banyak lagi kroni-kroninya mungkin saja itu akan menjadi ruang yang paling romantis di antara kita.

Tinggalkan Komentar