Peninjauan Kembali Baiq Nuril Ditolak MA, Akankah Jokowi Beri Amnesti?

Baiq Nuril menghapus air matanya yang tumpah (kompas.com)

Baiq Nuril menghapus air matanya yang tumpah (kompas.com)

Jakarta, PANRITA.News – Upaya Baiq Nuril untuk bebas dari pidana kembali gagal usai Mahkamah Agung (MA) meolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan.

Dalam kasus ini, Baiq Nuril mengaku mendapat pelecehan pada pertengahan 2012. Saat itu, Nuril masih berstatus sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram.

MA memutus Nuril tetap bersalah karena melanggar kesusilaan sesuai Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon ini, maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku,” kata juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip detikcom, Jumat (5/7/2019).

Dengan demikian, ditolaknya PK Baiq Nuril oleh MA menjadi putusan terhadapnya berkekuatan hukum tetap. Hanya upaya amnesti dari Presiden yang bisa membuat Baiq Nuril lolos dari hukuman penjara dan denda.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan Baiq Nuril untuk mengajukan amnesti (pengampunan) kepadanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi pascapenolakan PK yang diajukan Baiq Nuril ke MA.

“Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, seperti dikutip dari Republika.

“Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan mahkamah, karena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenangan saya,” ujar Jokowi, melanjutkan.

Presiden juga mengaku bila ada permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril kepada dirinya maka ia akan membicarakannya lebih dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam. Ia perlu berkonsultasi untuk menentukan apakah amnesti tepat untuk kasus Baiq Nuril.

“Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini, tidak berkurang, sekali lagi kita harus menghormati putusan yang sudah ditetapkan Mahkamah. Itu bukan pada wilayah eksekutif,” ungkap Jokowi.

Tinggal kita tunggu, apakah setelah PK ditolak MA, Baiq Nuril akan memohon amnesti kepada Jokowi.

Tinggalkan Komentar