Bambang Widjojanto Nilai KPU dan Kubu Jokowi Tak Mampu Melawan Fakta

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (Foto: Kompas.com)

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (Foto: Kompas.com)

Jakarta, PANRITA.News – Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai pihak Komisi Pemilihan Umum gagal menyampaikan argumen yang bisa menjawab permohonan pihaknya selaku pemohon. Jawaban atas permohonan itu dibacakan oleh kuasa hukum KPU dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di gedung MK hari ini.

“Narasi yang disimpulkan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu meng-counter fakta yang terjadi,” kata Bambang di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menilai termohon dan pihak terkait bukan hanya tak mampu menjawab, tetapi juga gagal membangun narasi untuk menjawab permohonan yang diajukan pihaknya.

“Jadi pihak termohon menurut kami gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan,” lanjut Bambang.

Kegagalan tim hukum KPU, dalam menjawab dalil yang disampaikan 02 ialah terkait jabatan Capres 01 KH Ma’ruf Amin di bank syariah yang masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Bambang, putusan MK Nomor 21 Tahun 2017, putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Antikorupsi kalau disimpulkan menyebut bahwa anak perusahaan BUMN adalah tetap merupakan BUMN.

“Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 277 P UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujarnya.

Leave a Reply