Menkopolhukam Larang Pawai Kemenangan Pemilu 2019

Menko Polhukam Wiranto

Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, PANRITA.News – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto melarang masyarakat menggelar pawai Pemilu 2019, baik kemenangan dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Larangan itu dikeluarkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik.

“Jangan dilakukan karena akibatnya akan membuat ricuh,” kata Wiranto seusai Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di Kemenkopolhukam, Senin, 15 April 2019.

Wiranto menuturkan larangan pawai kemenangan diberlakukan sampai Komisi Pemilihan Umum secara resmi menyelesaikan penghitungan suara dan mengumumkan pemenang pemilu 20192. Sementara, hasil pemilu biasanya sudah dapat dilihat berdasarkan hasil hitung cepat atau quickcount.

Dia mengatakan kepolisian tidak akan mengeluarkan izin menggelar pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi dikeluarkan. Wiranto berujar pawai kemenangan yang dilakukan sebelum pengumuman resmi akan dianggap melanggar Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyatakan pendapat di muka umum.

Pasal 6 aturan tersebut, kata dia, mensyaratkan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum tidak boleh menganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain dan masih dalam batas etika serta moral.

“Yang keempat tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa,” katanya.

Wiranto mengatakan larangan ini berlaku baik di pusat maupun di daerah dan untuk hasil pemilu legislatif maupun presiden. Meski begitu, dia membolehkan masyarakat yang ingin mengadakan syukuran di rumah masing-masing.

Sementara, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan larangan penggalangan massa juga berlaku untuk aksi terkait protes terhadap hasil pemilu.

Dia mengatakan bila ada dugaan pelanggaran pemilu, sebaiknya masyarakat menempuh mekanisme hukum yang sudah tersedia melalui Badan Pengawas Pemilu atau Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada mobilisasi massa, maka Polri tidak memberikan izin,” kata dia.

Leave a Reply